Pemerintah Pusat akan turun ke Batam guna memberikan sosialisasi atas Keputusan Presiden (Kepres) yang mengatur tentang Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam.

KABARRIAU.COM, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri HM Sani menegaskan bahwa Ketua Dewan Kawasan (DK) yang membawahi BP Batam, Bintan dan Karimun, tidak lagi diketuai oleh Gubernur Kepri.

Hal tersebut berubah sejalan dengan peleburan DK dalam Dewan Nasional.

"Semuanya dilebur dalam Dewan Nasional. Dengan itu, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Kepri, Bupati/Wali Kota akan berstatus anggota. Panglima TNI, Panglima Polri dan sebagainya juga termasuk anggota. Kewenangan sepenuhnya berada di Dewan Nasional," kata Sani usai rapat koordinasi terbatas Pembahasan Tugas Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batas di Kantor Kemenko Perekonomian lantai 3 Ruang Mahakam, Senin (7/3/2016).

Sani menegaskan kembali, dalam waktu dekat ini tim inti dari Pemerintah Pusat akan turun ke Batam guna memberikan sosialisasi atas Keputusan Presiden (Kepres) yang mengatur tentang Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam tersebut.

Segala hal tekni terkait Pelabuhan dan Perdagangan Bebas itu akan dibahas dalam rapat lanjutan yang akan digelar pada Kamis (10/3/2016) mendatang.

Dalam rapat tersebut, pembagian tugas Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bakal dijabarkan secara lebih detail.

"Kamis nanti kita lihat. Karena akan digelar rapat lanjutan guna membahas lebih detail lagi dari apa yang kita bicarakan hari ini," ujar Sani lagi.

Gubernur Kepri itu kemudian mengajak seluruh masyarakat Kepri berpikir positif tentang keputusan yang bakal diambil terhadap DK.

Dia meyakini bahwa semua keputusan tersebut hanya bertujuan untuk menjadikan kota Batam lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang.

"Intinya bagaimana Batam ini lebih maju di masa mendatang, walaupun sekarang kita tahu sudah maju. Kita harus berpikir positif. Karena kita yakin ada nilai plusnya di sini," kata Sani.(*)

Liputan  : Antonius Lbn Tobing

Kategori: Nasional.