Ahok Tak Lagi Menunggu PDIP di Pilkada DKI

Ahok-begitu Basuki biasa disapa-tidak bisa menunggu keputusan PDIP merestuinya maju bersama Djarot Saiful Hidayat, yang kembali sebagai wakilnya.
KABARRIAU.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan kegundahannya akibat kelambanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menentukan dukungan terhadapnya dalam pemilihan Gubernur Jakarta pada 2017.
Ahok—begitu Basuki biasa disapa—tidak bisa menunggu keputusan PDIP merestuinya maju bersama Djarot Saiful Hidayat, yang kembali sebagai wakilnya. "Mereka (PDIP) tetap ngotot nama selain Djarot siapa," katanya di Balai Kota Jakarta, Senin, 7 Maret 2016.
Ahok mengaku sebetulnya ia masih ingin menunggu PDIP bersedia mengusungnya bersama Djarot, politikus PDIP yang kini Wakil Gubernur Jakarta. Menurut dia, bergabung dengan partai politik ibarat naik mobil. "Saya cocok bersama Djarot."
Namun, Ahok melanjutkan, keputusannya tetap menunggu PDIP diurungkan lantaran ia tidak mau mengecewakan semangat dan kepercayaan relawan pendukungnya, Teman Ahok. Ahok bertemu dengan koordinator Teman Ahok untuk membahas masalah pencalonannya pada Ahad, 6 Maret 2016, hingga pukul 22.30 WIB.
Akhirnya, Ahok memilih menggantungkan nasibnya dalam pemilihan mendatang kepada Teman Ahok. "Teman Ahok sudah tidak bisa menunggu lagi untuk mengisi nama calon wakil gubernur karena butuh waktu untuk memenuhi target satu juta kartu tanda penduduk (KTP)," tuturnya.
Bahkan Ahok siap mengubah calon pasangannya. Dia mempersilakan Teman Ahok mencari dukungan 1 juta KTP jika ingin memasangkannya dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia lantas menantang pendukungnya memenuhi syarat dukungan suara sebagai calon independen tersebut.
Kepada Teman Ahok, dia telah menjelaskan risiko yang sangat besar jika memilih Heru. "Kalau (KTP) tak terkumpul, lalu partai (PDIP) marah dan tidak mencalonkan saya, artinya saya tidak bisa nyalon lagi. (Karier) saya selesai di Oktober 2017," ucapnya.
Risiko lain adalah mengorbankan Heru jika gagal mengumpulkan dukungan 1 juta KTP sampai Juni nanti. Alasannya, Heru harus mundur dari jabatannya jika dicalonkan. Jadi, kalau sampai Juni nanti dukungan untuk Heru tidak terpenuhi, Heru akan kehilangan jabatannya. "Saya pun di ujung tanduk nih."(*)
Liputan : Piter.
Kategori : Politik.