Fikri:"Sampai sekarang kan belum ada solusi. Makanya, jangan coba-coba dilaksanakan sekarang. Karena dampak sosial, psikologis dan mencegah aksi kriminalitas".

KABARRIAU.COM, PEKANBARU - Dalam Wacana Pemerintah Pusat untuk mengurangi PNS mulai tahun 2016 ini hingga 2019 nanti, mendapat berbagai reaksi dari beberapa kalangan. Pengurangan (rasionalisasi) itu, ada sekitar 1,3 juta PNS yang kedudukannya di organisasi tidak jelas. Mereka ini pendidikannya SD, SMP, dan SMA dengan kompetensi sangat rendah.

Diwacana tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Fikri Wahyudi Hamdani, Minggu (13/3/2016) mengutarakan, adanya kebijakan tersebut, tentu nantinya akan berdampak yang luar biasa terhadap masyarakat luas. Khususnya di Kota Pekanbaru.

Karenanya, sebelum dilaksanakan pemerintah, khususnya Pemko Pekanbaru perlu menyiapkan solusi yang matang. Terutama dalam menampung PNS yang akan dipensiunkan nantinya. Dengan demikian, tidak menambah angka pengangguran.

"Sampai sekarang kan belum ada solusi. Makanya, jangan coba-coba dilaksanakan sekarang. Karena dampak sosial, psikologis dan mencegah aksi kriminalitas," kata Fikri. Politisi NasDem ini juga berharap, solusi kongkrit tidak hanya berbentuk seremoni saja, tapi action nyata.

Selain itu, perlu dilakukan kajian yang matang sebelum merealisasikan rasionalisasi tersebut. "Ini perlu dianalisa dengan bijak, karena mencari SDM yang berpengalaman, meski dia tamatan SD tidak lah mudah. Jadi harus dipikirkan," sebutnya.(*)

Liputan  : Sabam Tanjung.
Kategori: Politik