Rini Widyantini: Badan Narkotika Nasional sebaiknya melakukan revitalisasi.“Dengan mengetahui kelemahannya, perbaikan bisa lebih baik dilakukan daripada hanya meningkatkan status Kepala BNN menjadi setingkat Menteri”.

KABARRIAU.COM, Jakarta - Badan Narkotika Nasional sebaiknya melakukan revitalisasi di dalam organisasinya daripada memikirkan peningkatan status Kepala BNN. Dengan revitalisasi itu bisa melihat struktur organisasi,  anggaran, sumber daya manusia, kewenangan juga proses menjalankan aturannya.

“Dengan mengetahui kelemahannya, perbaikan bisa lebih baik dilakukan daripada hanya meningkatkan status Kepala BNN menjadi setingkat Menteri,” kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur negera dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Minggu 13 Maret 2016.

Rini  menilai status eselon 1A , atau jabatan karir tertinggi dalam lembaga pemerintah non kementerian, adalah jabatan yang cukup tinggi untuk melakukan koordinasi antar lembaga.

Ketua Umum Gerakan Anti Narkotika Nasional (Granat) Henry Yosodiningrat menilai meningkatkan status Kepala BNN menjadi setingkat Kementerian tidak akan efektif meningkatkan pemberantasan narkoba. Koordinasi antar lembaga dinilai belum tentu dapat berjalan dengan lancar karena bawahannya tidak naik statusnya. “Koordinasi kan tidak hanya dilakukan oleh kepala BNN, tapi bawahannya juga,” kata Henry.

Henry mengingatkan peningkatan status kepala BNN menjadi setingkat menteri tidak akan mengubah kewenangan lembaga itu, karena  sudah diatur dalam aturan yang ada. Ia lebih menyarankan agar lembaga BNN yang statusnya ditingkatkan menjadi lembaga.
“Menkopolhukam jangan terburu-buru putuskan kenaikan status kepala BNN, lebih baik tingkatkan status lembaganya,” katanya. Ia pun menyarankan untuk membuat polisi narkoba yang berkoordinasi di bawah kementerian narkoba.

Sebelumnya, Pemeritah berniat memperkuat Badan Narkotika Nasional agar penanganan masalah narkoba lebih optimal. Hal itu dengan menempatkan Kepala BNN setara dengan Menteri.(*)

Liputan  : Piter.
Kategori: Hukum.