Gelombarang protes serta tuntutan dari Solidaritas Selamatkan Rakyat Meranti terus bergulir ditambah RKT 2011 yang dikeluarkan PT RAAP dinilai bermasalah. Tuntutan terakhir melalui perwakilanya yang menghadap Menhut untuk menyelamatkan pulau Padang. Bambang Aswandi dari STR Meranti melalui rilisnya pada redaksi menyampaikan bahwa RKT mandirinya (self approval) yang dikeluarkan PT RAPP pada tahun 2011 dengan luas lahan garapan sebanyak : 30.087 Ha, hasil kayu volume 3.160.321 M3,bibit yang akan di tanam 55.903.350 batang,dan akan mengerahkan alat berat sebanyak 1025 unit,dengan rincian alat, excavator: 246, loging truk: 382,sampan besi: 313,kapal penarik: 35 unit, bolduzer: 5 unit,backho loader: 10, dumptruk: 10, adalah tidak benar. Data dari RKTUPHHK HTI tahun 2011 PT. RAPP seharusnya hanya boleh dilakukan pada Unit manajemen yang termasuk pada kawasan SK MENHUT NO. 137/Kpts-II/1997 (sertifikasi PHTL-LEI). Hal itu berarti tidak termasuk Semenanjung Kampar dan Pulau Padang dan semua wilayah penambahan seperti pada SK 327/2009. Kalau Self Approval ini tetap dilakukan pada wilayah penambahan SK 327/2009 maka Menhut dan LEI sebagai lembaga yang telah mensertifikasi SK MENHUT NO. 137/Kpts-II/1997 bisa digugat, karena kawasan tersebut belum pernah disertifikasi dan dilakukan penilaian. Hal ini sesuai dengan surat keberatan yang diajukan oleh Kadishut Kehutanan Provinsi Riau sebelumnya terkait Self Approval kepada Mentri Kehutanan RI. Dalam hal ini Jikalahari akan segera menyurati LEI dan Menteri kehutanan terkait RKT 2011 yang diberikan kepada RAPP di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut Bambang Aswandi, self approval atau RKT Mandiri yang dikeluarkan PR RAPP tidak sesuai dengan syarat pengeluaran RKT Self Approval seperti tersebut diatas. Dalam hal ini PT RAPP selalu mencari keuntungan diatas penderitaan rakyat. "Wajar jika masyarakat selama ini selalu mengusir keberadaan RAPP diwilayah operasionalnya karena dinilai selalu membohongi masyarakat," ujarnya.**mt01