Presiden RI, Joko Widodo: Perbaiki ekonomi Indonesia dengan deregulasi ekonomi."Tanpa perombakan, keberanian memangkas, jangan berharap kita berkompetisi dengan negara lain. Kuncinya hanya disitu".
 

KABARRIAU.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan jika jajarannya harus terus melakukan pembenahan agar Indonesia bisa melakukan perbaikan di bidang ekonomi.

Cara yang pertama yakni, dengan dimulainya deregulasi ekonomi. Sebab, menurutnya kesulitan untuk mempercepat pemulihan di bidang ekonomi karena adanya sejumlah regulasi yang masih tumpang tindih.

"Pertama, mulai deregulasi ekonomi. Menyelesaikan kerumitan peraturan, regulasi, yang sangat menyulitkan untuk memutuskan dengann cepat, itu akan terus kita lanjutkan. Karena dengan cara seperti itu kita akan semakin efisien, negara bisa cepat memutuskan kalau ada perubahan ekonomi dunia. Dunia saat ini sangat sulit ditebak. Maka, deregulasi sangat penting sekali," kata Jokowi saat memberikan pidato di acara Silahturahmi Nasional relawan pendukung di Wisma Serbaguna, Jalan Manilla Pintu 1 Gelora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (24/7/2016) malam.

Langkah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menurut Jokowi percepatan di bidang pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Terlebih, kata dia, percepatan di bidang infrastruktur harus segera dilakukan apabila Indonesia tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara asing

"Percepatan pembangunan infrastruktur. Kita mulai di mana-mana agar dimulai dulu. Kalau sudah memulai, kita sulit menghentikan. Kalau belum mulai, nggak akan mulai-mulai. Persaingan antar negara sangat ketat, berebut investasi, sehingga fondasi-fondasi ini yang kita bangun secepat-cepatnya? Saya ingin pembangunan di Papua, maluku, NTT, NTB," katanya.

Jokowi juga meminta seluruh masyrakat bisa melaporkan kepada dirinya secara langsung apabila melihat adanya oknum birokrat yang bermain adanya sejumlah proyek infrastruktur. Pasalnya, dia menilai, apabila ada pejabat negara terlibat permainan proyek pemerintah bisa menghambat jalannya rencana pembangunan.

"Kalau ada hal-hal di lapangan, kelihatan ada hambatan, agar saya diberita_okehu, informasikan kepada saya. Kita tidak mau lagi, ada jalan tol yang berhenti 20 tahun karena pembebasan lahan. Biasanya di birokrasi kita kayak gitu ada yang main-main," kata dia.

"Tanpa perombakan, keberanian memangkas, jangan berharap kita berkompetisi dengan negara lain. Kuncinya hanya disitu," Jokowi menambahkan

Dia juga mengaku akan menindak tegas apabila ada pejabat negara tidak cepat merespon masyarakat. Dia sendiri mengaku sangat senang apabila ada masyarakat yang melaporkan adanya pejabat daerah yang tidak mau melayani kepentingan masyarakat.

"Di efisiensi pemerintahan, kecepatan pemerintah melayani rakyat. Kalau tradisi lama diteruskan, jangan berharap kita memenangkan kompetisi. Kalau saya ke daerah, ada yang bisik-bisikin ke saya. Informasinya, itu yang saya senang. Informasi seperti itu akan saya langsung kroscek, kalau bener ya gebuk saat itu juga," kata dia.

Menurutnya, tanpa ada keberanian untuk melakukan terobosan-teroboan, maka kira akan tertinggal jauh dengan negara lain.

"Tanpa keberanian seperti itu sulit kita bersaing. Bangsa kita diberi momentum 15 tahun, kalau berhasil transisi, bisa kita tinggal landas. Kalau tidak, ya kita yang ditinggal di landasan," katanya.

"Dengan segala cara, terobosan-terobosan kita harus lakukan itu, dan kita bisa betul-betul tinggal landas. Kita diberi kesempatan, mungkin sampai 2030. Kita semua mau, kita bisa tinggal landas," kata dia.

Jokowi mengatakan adanya terobosan dari pemerintah yang kentara yakni adalah diajukannya RUU Tax Amnesti (pengampunan pajak) dan telah disahkan oleh DPR RI.

"Tax amnesty, itu sebuah langkah terobosan yg berpuluh-puluhan tahun tidak dilakukan. Saya mengukur saat itu, apakah bisa disetujui atau tidak. Tapi alhamdulillah, ternyata bisa. Karena dengan kecepatan, UU tax amnesty bisa disetujui. Karena kalau lewat bulan Juli, momentumnya habis," kata dia.

Adanya payung hukum dalam UU pengampunan pajak tersebut, Jokowi pun mengakuoptimis bisa mengembalikan uang negara yang diambil dari pajak para pengusaha yang menanamkan modalnya di Indonesia.

"Enak saja, makan di sini, cari Duit di sini, bertempat tinggal di sini, tapi negara lain yang makmur. Kita mengajak semua masyarakat, kita berikan gambaran bahwa uang-uang itu sangat diperlukan oleh negara kita. Dan kita harus optimis uang itu kembali, karena sudah dibuat payung hukum, kalau uangnya tidak kembali, awas," katanya..

Selain itu, Jokowi juga mengaku akan melakukan reformasi di bidang hukum. Pembenahan di bidang hukum juga harus dilakukan secara menyeluruh.

"Reformasi di bidang hukum. Ini juga kita perlukan, baik bidang legislasi nasional dan daerah, kelembagaan dan aparat hukum, dan pendidikan serta kebudayaan hukum. Semua harus diperbaiki secara total. Sehingga rakyat melihat dan merasakan hukum itu untuk mereka, bukan untuk orang-orang yang punya duit saja," kata dia

Namun demikian, Jokowi mengatakam pmbenahan ketiga bidang tersebut harus dilakukan secara bertahap.

"Tapi ini perlu waktu. Saya ini jd Presiden belum ada dua tahun lho, jangan semua dikejar semua selesai cepet-cepetan. Tapi bahwa yang kita lalui, harus sudah bener dulu. Yang sudah bener, kecepatan itu yang dorong," katanya.

Dia juga meminta masyarakat terus mengawal kinerja pemerintah. Pasalnya, Jokowi juga mengaku sangat mengapresiasi jika masyarakat bisa membantu pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

"Mari bergerak bersama-sama, mengawal perubahan-perubahan yang kita lakukan. Kalau ada yang belum betul, disikat. Kalau ada di instansi, kementerian-kementerian yang perlu diperbaiki, di sebelah mana, bisikin saya. Kalau di daerah-daerah yang perlu bantuan, tolong informasikan kepada saya. Karena mengawal adalah pekerjaan kita semua," kata dia.(*)

Liputan  : Piter.
Editor    : Robinsar Siburian.
Kategori: Bisnis.