Henry Jhon: "Sudah cukup uang rakyat dibuang, Saya tak berani mempertanggungjawabkanya. Kami (DPRD) coret anggaran penertiban papan reklame yang diajukan pemko sebesar Rp 10 miliar. Sekarang kami tak mau tahu dari mana uangnya, papan reklame ilegal harus dibongkar".

KABARRIAU.COM, MEDAN - Hingga kini penertiban papan reklame tak kunjung tuntas. Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menceritakan kondisi ini telah memperpanjang rapor buruk Pemko Medan.

"Permasalahan jalan rusak, kemacetan, dan ganti rugi pohon tumbang aja belum selesai. Sekarang pemko tak mampu memberantas papan rekalame ilegal. Medan sudah menjadi kota segudang masalah," kata Henry Jhon di Kantor DPRD Medan, Selasa (28/2/2017).

Menilik hal ini, ia meminta Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mengganti Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang, Sampurno Pohan.

Tak hanya itu, DPRD juga tak bersedia memberikan anggaran kepada Pemko Medan untuk menertibkan papan reklame ilegal.

"Sudah cukup uang rakyat dibuang, Saya tak berani mempertanggungjawabkanya. Kami (DPRD) coret anggaran penertiban papan reklame yang diajukan pemko sebesar Rp 10 miliar. Sekarang kami tak mau tahu dari mana uangnya, papan reklame ilegal harus dibongkar," sambungnya.

Ia tutur mengungkapkan bahwa kini masyarakat telah menghujat pemerintah melalui lini masa media sosial.

"Pemko Medan harus berubah. Masyarakat sudah mulai marah," ucapnya mengakhiri.(*)

Liputan  : Pian
Editor     : Robinsar Siburian.
Kategori: Sosial.