Jakarta, Okeline - Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, menjawab rentetan pertanyaan wartawan seputar kebenaran dan hasil rapat pengurus partai beringin yang digelar sehari sebelumnya, Selasa (26/9/2017).

Selain politikus senior Partai Golkar itu hadir dalam rapat ada juga Kahar sendiri, Ketua Harian Nurdin Halid, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Bendahara Umum sekaligus Ketua Fraksi Robert Kardinal, Ketua Korbid Politik, Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai, dan Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Wilayah I Nusron Wahid.

Kahar mengungkap, rapat itu membahas hasil tim kajian elektabilitas yang dipimpin Yorrys, salah satunya berkaitan dengan status hukum Ketua Umum Golkar Setya Novanto. "Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas, faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," jawab Kahar dimuat CNNIndonesia.com.

Selain mengundurkan diri, Novanto juga diminta menunjuk pelaksana tugas. Menurut Kahar, dua poin itu menjadi salah satu rekomendasi hasil rapat dan akan disampaikan langsung kepada Novanto yang masih terbaring di rumah sakit, sebelum dibawa ke rapat pleno.

Kabar dari Kahar siang itu, kemudian dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Adies Kadir pada malam harinya. Meski membenarkan ada rekomendasi tersebut, Adies berharap agar semua pihak menunggu kesembuhan Novanto.

Rekomendasi hasil rapat pengurus harian itu memang menjadi teka-teki tersendiri. Sikap DPP Partai Golkar yang sebelumnya solid mendukung Novanto di tengah pusaran kasus e-KTP, bahkan dikukuhkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) empat bulan lalu, mendadak berubah.

Kahar yang pernah disebut sebagai salah satu loyalis Novanto pun tidak canggung mengungkap situasi yang terjadi di tengah rapat pengurus harian tersebut. Perubahan sikap pengurus lalu dikonfirmasi secara tegas oleh Yorrys Raweyai. Di tengah cuaca berawan ibu kota kemarin, Yorrys mengungkap kekhawatiran atas elektabilitas partai yang menukik akibat kasus e-KTP Novanto, sudah tidak bisa diselamatkan lagi.

"Kalau mau memberhentikan kasus e-KTP, tidak ada kata selain mengganti (ketua umum). Kalau cara lain mana bisa," kata Yorrys kepada wartawan di sebuah rumah makan di kawasan Senayan, Rabu (27/9/2017).

Bagi Yorrys, pengurus Golkar tak mungkin terus menerus menjawab pertanyaan awak media seputar kasus e-KTP Novanto. Alasannya, pertaruhan citra partai di mata publik."Karena kalau kita biarkan terus menerus, maka tidak mustahil Golkar bisa menjadi musuh publik," ujar Yorrys.