Jakarta, Okeline - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memilih hadir di gladi bersih peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-72 di Cilegon, Banten.

“Saya akan panggil (pejabat) yang berkaitan dengan (polemik senjata api) itu. Mungkin sekarang belum bisa karena masih gladi bersih untuk hari TNI. Saya akan selesaikan semuanya, penyelesaian masalah ini ada di saya bukan di masyarakat, di saya sebagai Menteri Koordinator. Enggak bisa (hari ini). Kalau ada yang enggak hadir nanti kamu ribut lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, di kantor Kemenko Pulhukam, Jakarta, dimuat CNNIndonesia.com, Selasa (3/10/2017).

Wiranto meminta semua pihak untuk tidak gaduh soal isu impor 5.000 senjata api. Menurut dia, sudah ada UU yang mengatur hal-hal yang terkait senjata api. Mulai dari pengadaan, perizinan pengguna, hingga prosedur penggunaannya. Jika diperlukan, pihaknya akan melihat hal-hal yang dianggap kurang cocok atau perlu diubah.

Mantan Panglima ABRI itu menilai, pengadaan senjata api yang terkahir diketahui dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (29/9) malam, bukan dilakukan institusi liar, tapi institusi negara secara sah. “Jadi jangan buat sesuatu yang bikin keadaan negara gaduh. Saya minta sabar,” kata Wiranto.

Wiranto menambahkan, agenda rapat yang direalisasikan hari ini adalah pembahasan tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Terlihat beberapa pejabat sudah hadir. Di antaranya, Menteri Komunikasi Infomasi Rudiantara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Pada Sabtu (30/9) lalu, sejumlah senjata api datang ke Bandara Soekarno Hatta. Senjata yang disebut-sebut milik Korps Brimob Polri tersebut tertahan di Gudang Kargo Unex. Sejumlah pasukan TNI pun mendatangi kargo tersebut dalam rangka pengamanan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan senjata yang berada di Bandara Soekarno Hatta adalah milik instansinya. Sebelumnya, Gatot melontarkan isu soal pembelian 5.000 senjata api secara ilegal oleh institusi non-TNI.