Okeline, Pekanbaru -Badan Pekerja Nasional (Bakernas) Indonesian Corruption Investigation (ICI) H Darmawi Zalik Aris SE memperkirakan, para calon gubernur di Provinsi Riau harus memiliki kekuatan finansial yang besar untuk maju di Pilkada Riau 2018.

"Perkiraan kita para cagub Riau harus siap-siap menggelontorkan dana ratusan miliar untuk mendampingi aktivitas politiknya," sebutnya Darmawi, Selasa.

Dia memberi gambaran, satu calon gubernur diperkirakan bisa membayar mahar sekitar Rp 5 miliar kepada satu partai yang bakal jadi kendaraan politiknya.

"Kalau provinsi jelas lebih besar, karena cakupan wilayah untuk operasional sangat luas. Level kabupaten saja, untuk beli perahunya (partai) minimal Rp 5 miliar per partai. Maka, bayangkan untuk operasionaliasinya. Tapi rata-rata dari yang saya ketahui, calon di kabupaten/kota bisa menghabiskan Rp 20-40 miliar, itu minimal. Maka provinsi jauh lebih besar," ucapnya.

"(Pilkada) di Kalimantan Timur sudah Rp 100 miliar, Bangka Belitung pernah mencapai Rp 200 miliar untuk satu calon. Maka, Riau saya gak bisa menghitung nominalnya mungkin bisa jauh lebih besar dari itu," ucapnya.

Mahalnya modal politik untuk Pilkada Riau bisa menyiratkan sulit bagi para kontestan Pilkada Jabar jika ingin maju di jalur independen. "Kita hitung saja dia harus mengumpulkan lebih dari 2 juta KTP, kalau satu KTP dibayar Rp 50.000 sudah berapa miliar, untuk operasionalnya kampanye di 12 kabupaten dan kota, bayar tim suksesnya, saya kira estimasinya minimal Rp 400 miliar. Kecuali dia memang punya kekayaan tidak terbatas, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat dari peluang seperti ini seperti H Harris, Bupati Pelalawan tak akan maju di jalur independen," tuturnya.

Disinggung soal adanya politik tanpa mahar, darmawi mengaku tak percaya dengan jargon tersebut. Menurut dia, dalam kondisi politik di tanah air yang masih berideologi komersialisasi, slogan itu sulit untuk direalisasikan.

"Saya orang yang tidak percaya parpol yang mengatakan tanpa mahar. Mahar dalam konteks untuk membayar perahu mungkin tidak secara langsung, tapi maharnya itu komitmen dan kontrak politik yang disepakati bersama, yaitu konsekuensi transaksional. Tidak mungkin tanpa mahar itu ada, saya tidak percaya, apalagi politik kita masih berideologi komersialisasi. Susah dapat kontrak politik yang ideal," jelasnya. (kbr.s/***)