Okeline, Jakarta - Indonesian Police Watch (IPW) menilai, ada dampak positif dan negatif dari rencana mendagri untuk menunjuk perwira Polri sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Dampak positifnya, kata dia, niat itu bisa dianggap sebagai kepercayaan institusi lain terhadap perwira polri. Dampak negatifnya, akan timbul pro kontra mengingat pada Pilkada kali ini cukup banyak perwira Polri yang menjadi peserta dan ikut dalam proses Pilkada.

Selain itu akan muncul tanda tanya, apakah pejabat di Kemendagri tidak ada lagi yang punya kapabilitas untuk menjadi Plt Gubernur. Kenapa hanya polri yang dilibatkan dan perwira TNI tidak.

''Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Mendagri perlu menjelaskan latar belakang rencananya tersebut,'' kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, saat dimuat Republika.co.id, Jumat (26/1/2018).

IPW berharap,sebaiknya rencana dan usulan Mendagri itu ditolak saja oleh Polri. Selain itu Polri tetap fokus pada penjagaan keamanan di Pilkada 2018. Sehingga kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen. Sedangkan Plt Gubernur tetap diserahkan kepada pejabat ke Mendagri.

IPW berharap para birokrat sipil jangan memancing dan menarik Polri ke wilayah politik praktis atau pun ke wilayah pemerintahan sipil. Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yang ikut Pilkada 2018.

''Keberadaan perwira Polri sebagai Plt Gubernur akan bisa berdampak negatif bagi polri itu sendiri,'' jelas Neta.

Terutama untuk di Jabar, keberadaan perwira kepolisian sebagai Plt Gubernur bisa berdampak pada penggugatan sejumlah pihak terhadap independensi dan profesionalisme Polri. Dalam situasi pilkada seperti sekarang ini, posisi Polri sangat tepat jika tetap profesional dan independen serta sebagai penjaga keamanan.

Jika pun terjadi konflik dalam proses Pilkada, lanjutnya, Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok dan tidak dituding berpihak. Menurut Neta, jangan sampai Polri dituduh keterlibatannya jenderalnya sebagai Plt Gubernur hanya untuk memenangkan calon gubernur dari partai tertentu.

''Jika kesan itu muncul tentunya akan sangat merugikan polri,'' kata Neta.

Sebelumnya Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin mengatakan, hal tersebut masih berupa wacana semata dan bukan urusan Polri.

"Itu masih wacana dan bukan domainnya Polri. Domainnya Kemendagri. Baru diwacanakan, belum, belum, belum," ujar Syafruddin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Hal serupa menurut Syafruddin sudah pernah dilakukan sebelumnya. "Sudah pernah Pemilu 2015 itu sudah pernah ada plt gubernur Aceh dari TNI dan plt gubernur Sulawesi Barat dari Polri sudah pernah dan lancar sukses di aceh pemilunya kondusif, di Sulbar juga lancar kondusif," kata dia.