delikreportase.com

Copyright © delikreportase.com
All rights reserved
Desain by : Aditya


Newchic Women Tops

Info Pencegahan KPK

Mau Lapor Penyelewengan Bansos Covid-19 ke KPK, Download Fitur "JAGA Bansos"

Jakarta - Plt. Jubir Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding menyebutkkan saat ini KPK resmi menambahkan satu lagi pitur pengawasan di penegak hukum korupsi itu untuk mengawasi Bantuan Sosial (Bansos).

"Insyaallah KPK berhasil menambahkan satu lagi fitur JAGA Bansos dalam (platform) pencegahan korupsi dengan nama "JAGA" (JAGA Apps)," tulis pesan Plt KPK itu.

Dikatkan Ipi, Aplikasi "JAGA" bisa diunduh melalui gawai dengan sistem operasi android ataupun iOs.

"Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id," lanjutnya.

Dengan ditambahnya aplikasi pengawasan ini maka masyarakat bisa menggunakan fitur baru ini untuk melaporkan dugaan penyimpangan (penyalahgunaan) bantuan sosial.

"Tak hanya itu, "JAGA" Bansos juga menyediakan informasi tentang bansos, kita minta msyarakat aktif mengawasi demi negara bersih dari praktek KKN," katanya.

Selain itu terkait keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA Bansos dari semua pihak, maka akan diterima KPK, kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah terkait.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, tim KPK meneruskan informasi dari masyarakat melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan, dan selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian laporan dan keluhan masyarakat tersebut.

“Kami berharap masyarakat bisa percaya untuk memberikan informasi melalui fitur JAGA Bansos ini, karena ini bisa jadi saluran bagi masyarakat untuk berperan aktif mengawal pengalokasian bansos dan mencegah potensi terjadinya korupsi,” kata Firli Bahuri saat peluncurkan fitur "JAGA Bansos" saat konferensi pers daring melalui akun Youtube KPK.

Dikatkan Firli, penambahan fitur "JAGA Bansos" adalah upaya tambahan yang dilakukan KPK dalam melakukan langkah-langka antisipatif pencegahan korupsi.

"KPK telah memitigasi titik-titik rawan korupsi dalam penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," katanya.

KPK mengidentifikasi yang menjadi salah satu titik rawan adalah terkait penyelenggaraan bantuan sosial sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan realokasi anggaran dalam jumlah yang sangat signifikan untuk JPS.

Di tingkat pusat dari alokasi anggaran Rp405 triliun, bansos merupakan bagian dari komponen JPS senilai Rp110 triliun.

"Sedangkan, dari realokasi anggaran pemerintah daerah sebesar Rp67,32 triliun, tercatat 25 triliun akan diberikan dalam bentuk bansos kepada masyarakat," jelasnya.**