Buat Pelalawan HM Harris menyebutkan, pola kebijakan yang diterapkan dalam otonomi daerah dapat menumbuhkan kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor.

"Penyerahan sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah akan menempatkannya sebagai ujung tombak pembangunan yang
menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah," kata HM Harris, Selasa(8/5/12).

Bupati menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi harapan bersama melalui implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,yakni munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya manusia yang ada.

"Sumber daya manusia maupun sumberdaya alam yang signifikan akan mendukung dan memperkokoh pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.

Selain itu, tumbuhnya modal sosial dan partisipasi masyarakat akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan toleransi, kerja sama, dan
solidaritas pada masyarakat. Ia menyebutkan, derajat solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat yang merentang luas, pada gilirannya akan berkorelasi positif dengan kinerja pembangunan dan kualitas kehidupan demokrasi.

Masih menurut Bupati, tata hubungan antara pusat dan daerah diharapkan semakin proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, sebab dalam dunia pemerintahan prinsipnya adalah "segalanya untuk rakyat".

Untuk itu, menurutnya, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan pada
masyarakat serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bupati juga meminta, agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah daerah setempat dapat lebih bijak menyikapi makna otonomi sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dikatakannya, pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional melalui pelayanan optimal kepada masyarakat
dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Mari kita tingkatkan kualitas otonomi daerah untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, menuju kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. *andre