Kontraktor Minta Bupati Bengkalis Tidak KKN
Sekitar ratusan kontraktor lokal (Bengkalis) yang mengatasnamakan diri Lintas Asosiasi Kontruksi Kabupaten Bengkalis berdemo ke Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (26/7/12). Aksi tersebut nyaris memicu bentrok dengan aparat setelah massa berhasil mendobrak masuk dan merobohkan pintu pagar Kantor Bupati sebelah kiri.
Massa dari kontraktor lokal saat melancarkan aksi tampak mulai emosi setelah tidak dibenarkan masuk ke kantor bupati Bengkalis untuk melakukan orasi. Meski dikawal ketat Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja dan aparat dari Polres Bengkalis, namun akhirnya para pendemo berhasil menjebol pintu masuk ke kantor bupati Bengkalis.
Kericuhan meredam setelah massa yang berhasil masuk Kantor Bupati Bengkalis kembali dihadang oleh puluhan aparat Polres Bengkalis dan diajak kerjasama oleh pihak kepolisian untuk tertib dan tidak anarkis.
Massa yang sudah menduduki halaman Kantor Bupati kemudian melakukan orasi-orasi tuntutan, dan meminta berdialog langsung dengan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh. Namun tidak berhasil karena sedang dinas ke Jakarta. Massa yang ketahuan sedang membawa ban mobil bekas di atas truk soundsystem untuk dibakar juga berhasil disita polisi.
Akhirnya para pendemo ini hanya berhasil menyerahkan pernyataan sikap kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Asmaran Hasan. Massa yang terdiri kontraktor lokal Bengkalis menuntut agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bengkalis agar tegas untuk memberikan kesempatan sekaligus memprioritaskan rekanan lokal Kabupaten Bengkalis dalam mendapatkan pekerjaan proyek.
"Mendesak pihak ULP segera mungkin mengumumkan paket untuk dilelangkan mengingat waktu masa kerja yang tidak rasional serta mengumumkan pemenang lelang," ujar Koordinator Lapangan Alfakhrurrozi di dalam orasinya.
Kemudian masa juga mendesak Bupati Bengkalis tidak melakukan tindakan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa 2012. Dalam menjalankan roda pemerintahan tidak melakukan bongkar pasang pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan semena-mena pada proses pelelangan proyek pembangunan.
"Kami mendesak agar Bupati melakukan evaluasi pejabat ULP Bengkalis karena terindikasi tidak transparan dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Fakhrurrozi dalam orasinya.
Usai berdemo di Kantor Bupati, massa melanjutkan unjukrasa ke Kantor ULP Bengkalis di Jalan Pertanian dan dikawal ketat aparat kepolisian.**mtc/di
Massa dari kontraktor lokal saat melancarkan aksi tampak mulai emosi setelah tidak dibenarkan masuk ke kantor bupati Bengkalis untuk melakukan orasi. Meski dikawal ketat Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja dan aparat dari Polres Bengkalis, namun akhirnya para pendemo berhasil menjebol pintu masuk ke kantor bupati Bengkalis.
Kericuhan meredam setelah massa yang berhasil masuk Kantor Bupati Bengkalis kembali dihadang oleh puluhan aparat Polres Bengkalis dan diajak kerjasama oleh pihak kepolisian untuk tertib dan tidak anarkis.
Massa yang sudah menduduki halaman Kantor Bupati kemudian melakukan orasi-orasi tuntutan, dan meminta berdialog langsung dengan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh. Namun tidak berhasil karena sedang dinas ke Jakarta. Massa yang ketahuan sedang membawa ban mobil bekas di atas truk soundsystem untuk dibakar juga berhasil disita polisi.
Akhirnya para pendemo ini hanya berhasil menyerahkan pernyataan sikap kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Asmaran Hasan. Massa yang terdiri kontraktor lokal Bengkalis menuntut agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bengkalis agar tegas untuk memberikan kesempatan sekaligus memprioritaskan rekanan lokal Kabupaten Bengkalis dalam mendapatkan pekerjaan proyek.
"Mendesak pihak ULP segera mungkin mengumumkan paket untuk dilelangkan mengingat waktu masa kerja yang tidak rasional serta mengumumkan pemenang lelang," ujar Koordinator Lapangan Alfakhrurrozi di dalam orasinya.
Kemudian masa juga mendesak Bupati Bengkalis tidak melakukan tindakan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa 2012. Dalam menjalankan roda pemerintahan tidak melakukan bongkar pasang pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan semena-mena pada proses pelelangan proyek pembangunan.
"Kami mendesak agar Bupati melakukan evaluasi pejabat ULP Bengkalis karena terindikasi tidak transparan dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Fakhrurrozi dalam orasinya.
Usai berdemo di Kantor Bupati, massa melanjutkan unjukrasa ke Kantor ULP Bengkalis di Jalan Pertanian dan dikawal ketat aparat kepolisian.**mtc/di