Bengkalis Terkini - Terkait kisruh pembahasan APBD 2014 yang tak kunjung selesai, Ketua Komite Masyarakat Bukit Batu dan Siak kecil (KOM-BS) Wan Sabri kepada wartawan, Kamis (13/3) menilai Perkada yang diajukan Pemkab Bengkalis terkesan dipaksakan. Sebab langkah yang dilakukan dewan untuk menganulir dana aspirasi yang diajukan.

Menurut Wan Sabri, masalah ini memang awalnya dewan yang lalai pembahasan APBD, namun begitu turun surat dari Gubri untuk membahas lagi RAPBD dewan setidaknya sudah menunjukkan itikat untuk menuntaskan pembahasan APBD sampai pengesahan.

Soal dana aspirasi dewan, tambah Sabri eksekutif tidak mau mengakomudir dengan alasan dewan memasukkan usulan ke APBD diluar jadwal yang ditetapkan. 

"Sebenarnya keinginan penggunaan Perkada hanya akal-akalan eksekutif karena banyak usulan yang dimasukan di APBD tahun 2014 ini yang tidak logis, bahkan tidak layak dianggarkan dalam nominal besar seperti proyek Multiyears,” ungkap Wan Sabri, Kamis (13/3).

Ditegaskan Wan Sabri, penggunaan APBD memakai Perkada justru akan membuat lobang-lobang praktek korupsi. Karena ABD hanya berdasarkan usulan sepihak, kemudian dibahas oleh kalangan eksekutif dan dijalankan oleh eksekutif, sehingga hak kontrol dewan begitu APBD versi perkada dipergunakan otomatis akan hilang.

“Kita mendesak Gubri untuk mempertimbangkan masak-masak untung rugi APBD memakai Perkada, karena resikonya sangat besar,” kata pria asal Bukit Batu.

Sementara itu pemuka masyarakat Bengkalis Effendi Buntat meminta dalam hal ini harus ada salah satu pihak yang mengalah, karena perseteruan ini sangat merugikan masyarakat. Soal APBD mau memakai Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau disahkan oleh dewan masih menunggu keputusan Gubernur Riau.

“Kalau bupati ngotot menggunakan Perkada seperti yang disampaikan ke Gubernur, sebaiknya juga mengajukan usulan ke Menteri Dalam Negeri untuk membubarkan saja DPRD Bengkalis sekalian. Karena semua pihak saling mengklaim dirinya benar,” tukas Buntat menimpali.

Sebelumnya, Kabiro Keuangan mengeluarkan pernyataan bahwa Perkada APBD Bengkalis sudah bisa dipergunakan, namun selang sehari ia kembali mengeluarkan statement bahwa Perkada APBD Bengkalis masih menunggu instruksi Gubernur Riau.

Sementara itu, Ketua DPRD Jamal Abdillah mengakui, dewan ingin menuntaskan persoalan APBD dengan eksekutif sebagai tindaklanjut hasil pembahasan bersama di Banggar DPRD dengan TAPD Pemkab Bengkalis. 

"Kawan-kawan sudah datang untuk melakukan rapat koordinasi dengan TAPD, tetapi mereka (TAPD) tidak datang, dan kita akan segera surati lagi," ucap Jamal singkat. [rd]