:Ppelanggaran kampanye. Termasuk surat yang diberikan calon presiden Prabowo Subianto kepada para guru yang berstatus PNS di pertanyakan, Bawaslu diam.

Jakarta (KR) - Tim kampanye nasional pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meminta Bawaslu lebih proaktif mengawasi adanya pelanggaran kampanye. Termasuk surat yang diberikan calon presiden Prabowo Subianto kepada para guru yang berstatus PNS.

"Bawaslu harus proaktif melakukan pengecekan dan bila perlu meminta klarifikasi. Jangan hanya menunggu aduan," kata Ketua Tim Kamnas Jokowi-JK Tjahjo Kumolo usai menjadi pembicara peluncuran buku "22 Jurus Cerdas Jokowi untuk Indonesia" tulisan Michael F. Umbas, Kamis (26/6).

Tjahjo meminta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi karena sudah mendekati hari pencoblosan. "Kampanye dengan money politic, menghujat dan SARA, harus kita hindari," ujarnya.

Dia mengatakan jika Capres Prabowo ingin berkampanye di hadapan guru, lebih baik melalui forum resmi. Menurutnya guru yang diberikan surat oleh Prabowo berstatus PNS.

"Menurut saya lebih baik berkampanye secara terbuka, misalnya di forum PGRI, nelayan atau sekalian pasang iklan di media," ujarnya.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan surat pribadi Capres Prabowo Subianto yang meminta dukungan. Pelaporan itu dilakukan lantaran isi surat tersebut berisi visi misi capres nomor urut satu tersebut.

Sekretaris Jendral FSGI Retno Listyarti menyatakan, pengiriman surat kepada instansi pendidikan merupakan hal yang salah.

"Ini kami laporkan ke Bawaslu. Karena ini dikirimkan ke instansi sekolah, bukan ke rumah-rumah. Ketika ini dikirim ke lembaga pendidikan, berarti enggak bener," kata Retno di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (26/6). [mer-din]