Visi dan Misi Gubernur yang baru ini tidak bisa dimasukkan ke dalam APBD Perobahan. Kalau ini mau dimasukkan, terlebih dulu harus merobah RPJMD yang ada, karena alokasi penggunaan anggaran, dan kegiatan dalam APBDP itu disusun atas dasar RPJMD.

Pekanbaru (KR) - Pembahasan ABPD Perobahan Provinsi Riau 2014 terancam tidak bisa dilakukan untuk menyesuaikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru. Karena Anggaran Perobahan harus dibahas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau sebelumnya, tepat pada masa kepemimpinan Gubri, Rusli Zainal.

"Visi dan Misi Gubernur yang baru ini tidak bisa dimasukkan ke dalam APBD Perobahan. Kalau ini mau dimasukkan, terlebih dulu harus merobah RPJMD yang ada, karena alokasi penggunaan anggaran, dan kegiatan dalam APBDP itu disusun atas dasar RPJMD," jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Mansyur HS.

Dengan syarat tersebut, kemungkinan besar Gubri, Annas Maamun tidak dapat memasukkan agenda pembangunannya sesuai Visi dan Misi nya selaku Kepala Daerah, karena RPJMD yang ada saat ini masih mengaju pada RPJMD yang lama era kepemimpinan Gubri, Rusli Zainal.

Menanggapi kemungkinan ini, Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Riau, M Yafiz berpendapat jika RPJMD tersebut seharusnya tidak berlaku seiring habisnya masa jabatan kepala daerah. Persoalan yang terjadi saat ini, era kepemimpinan Gubri, Annas Maamun dimulai pada masa transisi berakhirnya RPJMD, dan saat itu APBD Murni Riau 2014 telah disyahkan.

"Kita siapkan saja, seharusnya ini berlaku pada masa sekarang, karena bagi periode sekarang ada, karena masuk di Desember (Gubri baru,red)," jelasnya.

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan ketika RPJMD baru belum ada, apakah dibiarkan tanpa RPJMD Penyusunan APBD, dan atau APBD Perobahan, atau kembali kepada RPJMD lama, sama halnya seperti APBD, maupun APBN ketika tidak ada RAPBD atau RAPBN baru, maka akan kembali kepada anggaran yang lama.

Sementara itu, Badan Anggaran memberi waktu kepada Pemprov Riau untuk memaparkan Progres pelaksanaan APBD Murni pada Senin mendatang. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pemprov jika ingin mengajukan APBD Perobahan.

Ini menjadi poin kesepakatan Banggar untuk mempertanyakan serapan anggaran yang sampai saat ini masih minim.

"Kita minta penjelasan secara menyeluruh dari pemprov terkait serapan anggaran oleh Pemprov Riau pada minggu depan. Ini penting melihat apa penjelasan Pemprov apa argumennya sehingga APBD Perobahan itu penting dianggarkan," jelas Anggota Banggar, Zukri Misran.

Penjelasan pemprov ini tidak hanya soal serapan anggaran saja. Penjelasan pelaksanaan kegiatan yang telah direalisasikan juga akan menjadi poin yang akan dipertanyakan Banggar.

"Bukan tidak mungkin tidak ada APBD Perobahan," tandasnya.(MT)