Okeline, Jakarta – Rakyat Indonesia kini masih dihantui oleh kawasan kumuh. Masyarakat yang tinggal di kawasan itupun jumlahnya masih jutaan. Menjadi pekerjaan rumah pemerintah Jokowi-JK untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membereskan kawasan kumuh itu.

Belum lama ini, Menteri Pekerjaan Umum di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Djoko Kirmanto menyebutkan, anggaran yang dibuttuhkan agar Indonesia terbebas dari kawasan kumuh mencapai Rp 200 triliun hingga 2019.

Dari data Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Agustus 2014 lalu, kawasan kumuh di Indonesia ada 3.201 kawasan. Ada 34,4 juta masyarakat yang tinggal di kawasan itu.

Bukanlah hal mudah bagi Jokowi-JK untuk menangani hal itu. Apalagi, anggaran yang dibutuhkan pun tak sedikit.

"Sampai 2019, kita butuh Rp 200 triliunan selama 5 tahun. Jadi tidak mungkin anggaran itu hanya disediakan oleh Kementerian PU," kata Djoko awal Oktober lalu.

Pemerintahan Jokowi-JK harus pandai mengatur anggaran dan koordinasi antar lembaga, karena menurut Djoko Rp 200 triliun tersebut tak akan sanggup jika dibebankan kepada satu kementerian saja.

"Bayangkan Rp 200 triliun selama 5 tahun, berarti setahun Rp 40 triliun. Satu kementerian hanya dianggarkan Rp 40 triliun, hanya untuk menangani kawasan kumuh," paparnyayang diliris dari detikNews.
 

Tak harus kementerian dan lembaga terkait yang menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah nanti pun bisa bekerjasama dengan swasta atau BUMN. Bentuknya bisa corporate social responsibility (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya.

"Untuk menghilangkan kawasan kumuh di Indonesia itu butuh uang triliunan rupiah. Tetapi kalau dikerjakan pemerintah, swasta, masyarakat, dan CSR, pada 2019 diharapkan sudah tidak ada. Jadi seluruh stakeholders kita tarik untuk menyelesaikan masalah kumuh," tuturnya.(rs)