Okeline, Jakarta - Langkah yang dilakukan Jokowi  melaporkan nama calon menteri ke KPK dan PPATK harus diteruskan. Siapapun yang mau menjadi pejabat publik harus di cek terlebih dahulu, kata

Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto menilai langkah presiden Joko Widodo.

Nico menuturkan, langkah melaporkan ke KPK dan PPATK agar sosok yang hendak menjadi pejabat publik terbuka rekam jejak hukumnya. Apakah mereka berpotensi terlibat hukum atau memang sedang menunggu waktu menjadi tersangka kasus hukum.

Nico pun menyarankan agar dibuat undang-undang untuk calon pejabat diperiksa rekam jejak di KPK dan PPATK. Menurutnya, pejabat eselon I dan II pun layak dibuka rekam jejaknya.

"Bisa saja nanti dibuat di UU Pilkada atau UU Pemilu," katanya.

Benarkah tiga syarat mutlak dari Tim Transisi dituruti oleh Presiden Jokowi? 

Bermula setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden terpilih, mantan Wali Kota Surakarta itu langsung membentuk Tim Transisi.

Tim ini dipimpin oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno. Di bawah Rini ada empat deputi yang salah satunya dijabat oleh Andi Widjajanto. 

Di tim transisi Andi juga menjabat sebagai Kelompok Kerja Arsitektur Kabinet dan Lembaga Kepresidenan. Salah satu tugasnya menyusun arsitektur kabinet dan menetapkan kriteria calon menteri untuk kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. 

Seorang mantan anggota tim transisi yang tak mau disebut namanya mengatakan, ada tiga syarat mutlak untuk bisa menjadi calon menteri. "Bebas dari beban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, bersih dan bebas dari kasus korupsi, ketiga memiliki sensitivitas masalah gender," kata dia saat berbincang dengan detikcom Sabtu (25/10/2014) diliris Okeline. 

Satu dari tiga syarat itu nampaknya merupakan harga mati. Indikasinya, Presiden Jokowi mengirim 43 nama ke Komisi Pemberantasan Korupsi serta 42 nama ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan untuk ditelusuri rekam jejaknya. 

Nama-nama yang dianggap bermasalah oleh KPK dan PPATK langsung dicoret dari daftar calon menteri. Sementara untuk dua syarat lainnya yakni bebas dari beban pelanggaran HAM masa lalu, dan sensitivitas gender masih belum terlihat. 

Pasalnya hingga hari keenam sejak dilantik, Presiden Jokowi belum juga mengumumkan susunan kabinetnya. Jumat tengah malam tadi Andi Widjajanto mengatakan, kemungkinan kabinet akan diumumkan pada Minggu (26/10/2014) besok atau tujuh hari setelah Jokowi dilantik. 

"Kemungkinan akan ada perkenalan kabinet yang diselenggarakan Minggu (26/10) sore jam 16.00 WIB. Di halaman Istana, antara Istana Merdeka dan Istana Negara," kata Andi Widjajanto di Istana Negara, Jumat (24/10/2014) malam.***