Okeline, Jakarta - Kami akan minta KPK membuka nama-nama yang ditandai merah atau kuning sehingga semuanya jelas. Kalau tidak mau ya kita tanya ke Presiden secara resmi

Komisi Pemberantasan Korupsi menolak desakan politikus Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Benny Kabur Harman, untuk buka-bukaan soal siapa saja calon menteri Presiden Joko Widodo bermasalah.

 Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi hal itu tidak bisa sembarangan diumbar ke hadapan khalayak ramai."Ini bukan domain Benny K Harman. Tapi ini antara presiden dan KPK," kata Johan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/10).

Johan mengatakan, dokumen itu sebenarnya bersifat rahasia dan cuma KPK serta Presiden Jokowi yang tahu. Dia nampaknya berang dengan pernyataan Benny yang mendesak KPK segera membuka daftar itu.

"Kalau ada yang didesak, desak saja yang lain. KPK tak bisa didesak," ujar Johan.

Komisi III DPR akan segera mengajukan surat permohonan klarifikasi kepada presiden. "Kami akan menggunakan hak tanya untuk secara langsung disampaikan kepada presiden," ujar Benny.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman meminta Presiden Joko Widodo segera mengklarifikasi nama-nama menteri di kabinetnya yang mendapat rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi harus menjelaskan ke publik alasan memilih menteri berapor merah.

"Kenapa presiden tetap memilih nama-nama menteri yang telah diberi label KPK," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.(***)