delikreportase.com

Copyright © delikreportase.com
All rights reserved
Desain by : Aditya

Hampir 80 % Pejabat Daerah Pelisiran ke Luar Negeri

Okeline, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengakui banyak para pejabat doyan melakukan kunjungan ke luar negeri, padahal mereka tidak ditugaskan oleh negara.

Para pejabat kerap keluar negeri dengan dalih 'kedinasan' itu sangat perlu ditata secara terpadu dan dilakukan pengawasan ketat serta lebih selektif dalam memberikan izin bepergian bagi para pejabat daerah, agar tidak lagi menghamburkan uang negara.

Hal ini dikatakan Tjahjo Kumolo, pada saat acara serah terima jabatan (Sertijab) Mendagri RI di Kantor Kemendagri, Jumat (31/10) kemarin.

"Selama setahun terakhir, sekitar 80 persen pejabat daerah yang melakukan dinas ke luar negeri, lebih pada kegiatan jalan-jalan(Pelisiran), sifatnya berlibur, safari. Jadi, ini suatu pemborosan dan ketidakefektifan dalam bekerja membangun suatu daerah," kata Mendagri pengganti Gamawan Fauzi itu.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan ini, menjelaskan kunjungan ke luar negeri yang sifatnya untuk studi banding juga harus lebih terpadu dan efektif. Para pejabat daerah diharapkan bisa melakukan tugas dengan baik, bukan malah bepergian berlibur.

Tjahjo Kumolo memerintahkan agar instansi pusat maupun daerah yang ingin melakukan pameran di luar negeri, agar dilakukan secara bersamaan. Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi.

Tidak boleh masing-masing provinsi membawa konsep budaya atau menjual daerahnya sendiri sehingga pejabat didaerah menikmati kunjungan ke luar negeri.


Menurutnya, sah-sah saja pejabat ke luar negeri asalkan benar-benar ada hal penting mendadak dan urgen. Ia juga mempersilahkan bagi kepala daerah, termasuk DPRD melakukan kunjungan kerja ke luar negeri tapi harus memiliki agenda jelas, bukan rekreasi.

"Kalau persyaratan lengkap dan tujuan studi bandingnya jelas, tidak perlu harus nunggu dua tiga hari, kalau perlu satu jam sudah disetujui. Tapi, saya minta Sekjen (Plt Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung, red) tetap melakukan evaluasi terhadap kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah," ungkapnya. (***)

BERITA TERKAIT