Okeline, Jakarta – Tiga kartu Jokowi, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tidak ada dalam pos anggaran Negara, demikian diungkapkan Pakar hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

Yusril mempertanyakan dari mana sumber dana kartu itu. Sampai saat ini dia menilai belum jelas sumber dana tiga kartu ini, katanya saat diwawancarai sebuah stasiun TV swasta, Jumat (7/11).

Sementara Mensesneg Pratikno, Puan Maharani, dan JK, memberikan penjelasan yang tidak singkron seputar asal dana tiga kartu ini. “Semuanya simpangsiur,” ungkapnya.

Ia mengingatkan agar niat baik dan semangat menolong masyarakat tidak dirusak dengan mengabaikan peraturan dan mekanisme yang ada. “Jadi Harus pakai aturan,” kata Yusril

Muncul kabar dana kartu itu dari CSR. Menurutnya, kalau dana CSR BUMN yang diambil, maka tidak tepat. Sebabnya, yang seharusnya merasakan dana CSR itu adalah masyarakat yang terdampak akibat kinerja dan operasional BUMN, ulas Yusril.

Jadi, mereka yang terkena dampak pertambangan perusahaan BUMN tertentu lah yang harus merasakan dana itu. Bukan yang ada di tempat lain. “Ini tidak jelas,” terangnya.***