Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, Jembatan Selat Sunda tak sesuai dengan visi maritim Jokowi.

Okeline, Jakarta - Pendiri Artha Graha (AG) Network Tomy Winata enggan menanggapi ihwal keputusan Presiden Joko Widodo menghentikan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Padahal, Artha Graha bersama pemda Lampung dan Banten sudah membentuk konsorsium Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) untuk menggarap megaproyek senilai sekitar Rp 225 triliun tersebut.

"Ini kan lagi acara pasar murah, nantilah," kata Tomy saat ditemui di peluncuran pasar murah kerja sama AG Network dengan Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, Jembatan Selat Sunda tak sesuai dengan visi maritim Jokowi. Sehingga, proyek jembatan menghubungkan Jawa dan Sumatera itu mustahil dikerjakan.

Direktur Utama GBLS Agung Prabomo mengatakan, pihaknya selaku pemrakarsa Jembatan Selat Sunda (JSS) bakal mematuhi keputusan pemerintah. Ini sesuai dengan surat pernah dikirimkan GBLS ke pemerintah pada 24 Juli 2012.

"Intinya kami tunduk dan loyal pada apapun putusan yang legal dan sah dari pemerintah, termasuk pemerintah sekarang," tegasnya.

Apakah dengan demikian PT GBLS akan menerima begitu saja kerugian karena telah mengeluarkan banyak biaya untuk studi kelayakan proyek ini?

"Proyek ini belum jalan. Sebagai pemrakarsa, tugas kami melakukan studi kelayakan, baik dari sisi teknis pembangunan jembatan, maupun dampak sosial ekonominya. Studi awal sudah kita lakukan. Kelanjutannya menunggu sikap pemerintah," katanya.

Agung mengaku lupa soal dana yang dikeluarkan. Dia hanya menyebut PT GBLS sudah mengeluarkan dana setidaknya Rp 75 miliar. "Kami ini kan melaksanakan sebagian dari apa yang diamanatkan oleh Perpers No 86/2011. Perpers ini masih berlaku, dan kami menunggu apa yang akan diputuskan pemerintah," tegasnya.(*)