Baru beberapa hari para pejabat eselon II tersebut dilantik, sudah memperlihatkan kinerja buruk dan bermalas-malasan untuk hadiri Sidang Paripurna DPRD.

KABARRIAU.COM, Pekanbaru, – Pejabat eselon II Pemprov Riau sangat minim hadir di sidang paripurna yang digelar DPRD Riau pada Senin (4/5/2015). Padahal mereka belum lama dilantik, cukup banyak kursi pejabat eselon II yang kosong di ruang sidang paripurna tersebut.

Diparipurna yang beragenda pembukaan masa sidang kedua periode Mei, Juni, Juli, dan Agustus tersebut, hanya dihadiri sekitar 7 hingga 8 orang, dari 61 pejabat eselon II tersebut. Hal itu yang menjadi sorotan anggota DPRD Riau.

Wakil DPRD Riau, Noviwaldi Jusman mengatakan, sidang tersebut merupakan pembukaan masa sidang pertama yang seharusnya dihadiri oleh para pejabat eselon II tersebut. Pihaknya akan menjadikannya bahan evaluasi yang akan disampaikan ke Plt Gubri untuk di tindak lanjuti.

Menurut dia, seharusnya pejabat yang baru dilantik tersebut lebih memiliki semangat, dan bisa memaksimalkan kinerjanya.

“Para pejabat tersebut sudah dilantik, dan sudah definitif. Seharusnya bisa bekerja maksimal, dan harus hadir pada kegiatan DPRD Riau, seperti paripurna ini. Agar bisa melihat apa yang menjadi permasalahan di dewan, yang bisa di bawa ke SKPD masing-masing untuk ditindak lanjuti. Karena semua yang terjadi dan dibahas di DPRD Riau berkaitan erat dengan SKPD yang dipimpin pejabat eselon II tersebut,” jelasnya.

Ditambahkannya, pihak DPRD Riau juga akan memperingatkan para pejabat melalui Plt Gubri, agar para pejabat disiplin hadir di setiap agenda paripurna, maupun kegiatan DPRD Riau yang berhubungan dengan SKPD.

Anggota DPRD Riau dari Komisi E, Muhammad Adil mengatakan, perilaku pejabat eselon II yang banyak tidak hadir dalam paripurna tersebut mencerminkan buruknya proses assessment yang sudah dilakukan pihak Pemprov Riau. Selain itu, ia juga mendapatkan informasi bahwa hasil seleksi assessment banyak yang tidak sesuai dengan bidang ilmu para pejabat tersebut.

“Ini merupakan kesalahan dari pelaksanaan sistim assessment. Saya juga dapat info, masih ada pejabat yang dilantik yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya,” ungkapnya.

Adil menilai, Pemprov Riau perlu melakukan evaluasi ulang pada pejabat-pejabat yang sudah dilantik tersebut. Karena menurutnya, hal itu akan berdampak kepada kinerja Pemprov Riau nantinya.(*)