Beberapa Fraksi DPRD Riau Akan Ajukan Hak Interpelasi ke Pemprov Riau

Pihaknya akan mempertanyakan soal isu-isu yang berkembang di Pemprov Riau, bahwa terjadi pembatalan beberapa tender, yang disebabkan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

KABARRIAU.COM, Pekanbaru - Beberapa fraksi di DPRD Riau berencana akan mengajukan hak interpelasi kepada Plt Gubernur Riau, terkait minimnya realisasi anggaran APBD 2015, hingga memasuki bulan Mei 2015 saat ini.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Aherson mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan hak interpelasi tersebut kepada pimpinan DPRD Riau, sebelum dilanjutkan ke pihak Pemprov Riau. Karena menurutnya, saat ini tidak ada alasan lagi realisasi anggaran minim seperti tahun selanjutnya.

"Kami akan gunakan kewenangan kami sebagai dewan, yakni hak interpelasi. Kalau tahun kemaren okelah, kita terkena musibah. Kalau tahun ini apa lagi persoalannya. Tidak ada alasan lagi, jangan sampai terulang kejadian tahun lalu lagi," kata Aherson, Selasa (19/5/2015).

Tidak hanya itu, menurut Aherson pihaknya juga akan mempertanyakan soal isu-isu yang berkembang di Pemprov Riau saat ini, bahwa terjadi pembatalan beberapa tender, yang disebabkan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

"Cukup banyak informasi negatif yang berkembang, baik dari kepala dinas atau pun kontraktornya. Misalnya soal proses lelang yang kemudian dibatalkan dengan alasan begana-begini. Ini tentu akan semakin memperlambat jalannya APBD dan berdampak langsung terhadap serapan anggaran tahun ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Husni Tamrin mengatakan, pihaknya juga akan menggunakan hak interpelasi, dan akan segera ajukan ke pimpinan DPRD Riau dalam waktu dekat.

"Gubernur harus tegas. Ini sudah bulan Mei. Kita juga sudah melakukan assasment, tapi masih belum tampak perubahan. Kita juga mendapat informasi, bahwa kegiatan pemerintahan cukup banyak yang diintervensi pihak luar," ujarnya.

Ia juga mempertegas, Plt Gubernur Riau harus segara bersikap dan tidak bisa berdiam diri lagi. Karena dampak minimnya serapan APBD berdampak langsung kepada masyarakat banyak di Riau. Ia juga meminta, Plt Gubernur Riau untuk sportif mundur, jika memang tidak mampu melaksanakan tugas.

"Kalau Plt gubernur tidak mampu, mundur saja, sampaikan jelas-jelas, biar kita carikan penggantinya. Karena ini menyangkut kepantingan rakyat Riau, tidak bisa didiamkan saja," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati mengatakan, kinerja pemerintahan Provinsi Riau tahun ini memang sangat lemah. Pembentukan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh DPRD Riau, menurut Ade Hartati pihaknya menyorot kinerja SKPD Pemprov Riau yang tidak maksimal.

"Ini sudah triwulan kedua. Kita tidak ingin sampai terulang kembali kejadian tahun lalu terulang lagi," kata Ade.

Ade mencontohkan, dinas kesehatan yang sudah melakukan pertemuan dengan Komisi E DPRD Riau beberapa waktu lalu, program integrasu Jamkesda, Jamkesmas, dan JKN sampai saat ini masih belum terealisasi. Sedangkan untuk menggunakan hak interpelasi menurutnya dirinya akan segera melakukan koordinasi dengan anggota fraksi PAN DPRD Riau.(*)