Ketua DPD PDI Perjuangan Riau yang juga anggota DPRD Riau, Kordias Pasaribu: “Kami sudah laporkan secara resmi berdasarkan mekanisme partai dan itu sudah sampai ke pucuk pimpinan termasuk presiden”.

KABARRIAU.COM, Pekanbaru –Ketua DPD PDI Perjuangan Riau yang juga anggota DPRD Riau Kordias Pasaribu mengatakan pihaknya secara khusus telah membuat laporan kondisi Riau kepada Presiden dan juga pimpinan partai mereka di Jakarta. Bahkan dalam laporan itu, Kordias menyebutkan Riau perlu tindakan tegas dan cepat dalam hal penanggulangan kabut asap yang sudah meliburkan anak-anak sekolah selama hampir dua pekan terakhir, dan membuat sebagian besar panduduk tidak dapat keluar rumah mengingat kualitas udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

‘’Kami sudah laporkan secara resmi berdasarkan mekanisme partai dan itu sudah sampai ke pucuk pimpinan termasuk presiden,’’ ungkapnya.

Namun, saat laporan mereka ditanggapi dan presiden memanggil Plt Gubri untuk menanyakan permasalahan yang lebih rinci, justru Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman melaporkan bahwa Riau baik-baik saja dan asap yang ada di Riau adalah kiriman dari provinsi tetangga seperti Jambi dan Sumatera Selatan. Bahkan Plt Gubri menegaskan bahwa Riau tidak ada hotspot yang perlu penangan khusus.

‘’Kami berharap dengan laporan kami ke pusat, pimpinan bahkan presiden akan meninjau langsung Riau, tapi dengan laporan langsung Plt Gubri, presiden dan jajaran memandang Riau tidak bermasalah dan justru presiden mengunjungi Sumatera Selatan. “Jadi kami tidak dapat berbuat apa-apa,’’ ungkapnya.

Menurut Kordias lagi, hal yang perlu mendapat perhatian sekarang adalah bagaimana kondisi sesungguhnya Riau ini tidak ditutup-tutupi dan langsung dilaporkan ke pusat. Kalau Riau harus darurat asap, maka katakanl;ah darurat asap. Untuk itu pihaknya di lembaga DPRD Riau menyatakan Riau Darurat Asap dan perlu penanganan cepat dan benar.

Kordias meyakini kalau tindakan yang perlu dilakukan saat ini adalah mengindentifasi perusahaan penyebab kebakaran lahan dan hotspot dengan jujur dan dengan bijak membebani mereka semua kerugian masyarakat akibat ulahnya terutama soal kesehatan dan penangan pemadaman secara cepat di semua hotspot yang ada.

‘’Jika kita jujur mengungkapkan kita pasti sudah dapat mengatasi ini. Namun tidak harus membredel mereka menghentikan mereka, karena itu juga akan berdampak pada banyak hal yang salah satunya akan menghentikan produksi dan itu akan banyak pengangguran dan menimbulkan masalah baru lagi,’’ ungkapnya.

Tindakan provinsi Sumsel yang langsung menunjuk perusahaan dan memblokir mereka dengan policeline itu adalah sikap yang bijak, sehingga masyarakat tahu bahwa pemerintah bekerja dengan benar.(*)

Liputan  : Rima.

Kategori : Lingkungan.