Hendaknya para pejabat Eksekutif, Legislatif dan Judikatif jangan hanya memikirkan Jabatan saja, tolong sadari bahwa anda-anda digaji dari uang rakyat untuk menjalankan amanah, amanah rakyat jangan diabaikan, dan ingat anda akan bertanggung jawab kelak di akhir khayat dengan Yang Maha Kuasa apabila tidak menjalankan amanah rakyat.

KABARRIAU.COM, Rengat - Kawasan gambut yang terbakar hingga menimbulkan kabut asap, tidak terlepas dari prilaku para pengusaha perkebunan kelapa sawit dan HTI, sebut HATTA MUNIR Ketua LSM MPR Ber-Nas Kabupaten Indragiri Hulu- Riau.

“Jadi jangan kita selalu bicara bahwa kebakaran lahan hutan gambut dengan mengkambing hitamkan semata-mata kepada masyarakatlah sebagai pelaku pembakaran, secara jujur kita harus akui, bahwa hutan kawasan gambut jika tidak dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan HTI tidak akan terjadi kebakaran, dimana yang mengalih fungsikan kawasan  hutan siapa dan siapa yang menggali parit kanal hingga air yang ada di lahan-lahan gambut menjadi kering kerontang, kesemuaan ini tidak terlepas dari ulah pelaku para pengusaha perkebunan sawit dan HTI, dapat dibuktikan kebakaran lahan gambut yang sudah kering tanpa ada air di lahan gambut yang menyebabkan mudah kebakaran, hal ini tidak terlepas para pengusahalah sebagai pelaku yang menjadikan lahan kering kerontang, lahan gambut yang kering mudah disulut api hingga terjadi kebakaran”, ungkap Munir..

“Para pengusaha tersebut harus bertanggung jawab secara hukum atas kebakaran lahan gambut, jangan berdalih dengan menuding masyarakat semata –mata saja, masyarakat petani tidak akan mampu menggali parit kanal untuk dijadikan kebun kelapa sawit karena keterbatasan dana, akibat parit kanal batas lahan milik mereka, maka diluar areal mereka masyarakat beramai-ramai menggarap  lahan kawasan  gambut yang tersisa karena lahan sudah kering tidak ada genangan air lagi hingga rakyat menjadikan lahan untuk perkebunan, karena rakyat tidak mampu mengelola lahan secara stecking dengan menggunakan alat berat mereka melakukan pembakaran lahan, akibat dari kesemua ini tidak terlepas juga dari peran Pemerintah yang tidak perduli dalam melindungi dan menyelamatkan hutan–hutan lindung yang dialih fungsikan”, Ulasnya.

“Setelah bencana kebakaran hutan hingga menimbulkan kabut asap yang menyelimuti bumi, barulah Pemerintah sibuk semuanya, uang rakyatpun terkuras untuk biaya dalam penanggulangan kabut asap, akibat dari bencana kabut asap telah berdampak kerugian yang cukup besar seperti timbulnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) yang sekarang sudah banyak korbannya di Rumah-rumah Sakit di Riau, Transportasi Udara terganggu, anak-anak sekolah terpaksa diliburkan”, lanjutnya.

Hatta menyebutkan, selagi Pemerintah tidak menegakkan Peraturan Perundang-undangan di NKRI tentang alih fungsi kawasan hutan, kebakaran kawasan hutan tetap akan berlanjut terus setiap tahun hingga menimbulkan kabut asap.

“Apabila penindakan secara tegas terhadap pengerusakan kawasan hutan tidak dilakukan, jangan harap para pelanggar Hukum akan Jera. Selama ini penegakan hukum baru sebatas menindak rakyat kecil, hukum terhadap mafia seolah-olah terabaikan, sebagai contoh para perambah hutan-hutan lindung di Riau khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu  33 Perusahaan Perkebunan dan lahan HTI, tambang batu bara yang dilaporkan oleh aktivis  sampai hari ini tidak ada tindakan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup”, ungkapnya apatis terhadap Hukum Indonesia.

“Hukumnya tajam kebawah tumpul keatas, kalau hukum mau ditegakkan tutup semua parit kanal di lahan gambut, kembalikan fungsi dikawasan hutan yang dirampok mafia perkebunan dan lahan HTI, sebagaimana dari blusukan Presiden RI Jokowi di Kabupaten Meranti Propinsi Riau yang lalu  yang menyebutkan akan meninjau ulang Izin Perusahaan Perkebunan yang kemudian akan dicabut semua perizinan yang berdampak pada lingkungan, yang sampai hari ini Masyarakat Riau menunggu dari tindakan Pemerintah Pusat agar tidak hanya janji-janji saja”, tegasnya.

“Akibat perbuatan para mafia, Negara telah dirugikan dalam pembiayaan penanggulangan bencana kabut asap, sampai-sampai melibatkan ribuan pasukan elit berperang dengan asap”.

“Seharusnya tugas pasukan elit menjaga keamanan Negara dari ancaman luar jadi bukan untuk berperang dengan asap”.

Hatta menghimbau, hendaknya para pejabat Eksekutif, Legislatif dan Judikatif jangan hanya memikirkan Jabatan saja, tolong sadari bahwa anda-anda digaji dari uang rakyat untuk menjalankan amanah, amanah rakyat jangan diabaikan, dan ingat anda akan bertanggung jawab kelak di akhir khayat dengan Yang Maha Kuasa apabila tidak menjalankan amanah rakyat, tutup Hatta Munir. (*)

Liputan  : wa.

Kategori : Lingkungan.