Semua (perusahaan) yang terbakar arealnya kita mintai keterangan. Termasuk perusahaan besar yang memiliki alat pemadaman lengkap termasuk perusahaan milik asing.

KABARRIAU.COM, Pekanbaru - Setelah PT LIH, Polda Riau kini membidik perusahaan-perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri yang lahan konsesinya terbakar.

“Semua (perusahaan) yang terbakar arealnya kita mintai keterangan. Termasuk perusahaan besar yang memiliki alat pemadaman lengkap," ujar Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau AKBP Ari Rachman, kemarin.

Ia menyebut beberapa perusahaan itu milik asing. Namun, ia tidak merinci nama-nama perusahaan tersebut. Sejauh ini sudah 46 tersangka ditetapkan dalam kasus kebakaran lahan dan hutan di Riau, terhitung sejak Januari 2015 hingga kemarin. Sebagian besar merupakan petani atau pemilik lahan dari kalangan masyarakat, bukan perusahaan.

Melalui siaran persnya awal pekan ini, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan fakta menunjukkan sebagian besar titik sebaran api berada di wilayah konsesi perusahaan, baik yang bergerak di industri hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit maupun pertambangan. Karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab atas bencana asap yang ditimbulkan akibat praktik buruk korporasi.

Walhi juga mengkritisi penanganan bencana kabut asap yang dilakukan pemerintah selama ini, yakni selalu menggunakan pendekatan yang sama, bersifat reaksioner dengan memadamkan api, tanpa mau melihat akar persoalan yang menyebabkan bencana asap terus terjadi.

Walhi ini menyebut pemerintah perlu didorong untuk "menyentuh" korporasi sebagai aktor yang harus bertanggung jawab terhadap bencana kabut asap.

Di antaranya dengan mengkaji ulang dan bahkan mencabut izin perusahaan, khususnya yang secara berulang ditemukan titik kebakaran di wilayah konsesinya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman mengumpulkan para petinggi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri untuk menyampaikan hasil rapat koordinasi yang dihadirinya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa lalu.

“Perusahaan sektor perkebunan dan kehutanan diundang semua," ucapnya kepada pers di Pekanbaru, Kamis (17/9/2015) kemarin.

Ia mengungkapkan, pertemuan itu juga untuk menyamakan persepsi dalam menanggulangi kebakaran lahan dan hutan di Riau.

Ketika ditanyakan apakah pertemuan tersebut juga untuk mengevaluasi izin perusahaan, ia mengatakan tidak akan sejauh itu. "Belum lah, cepat sekali," kata dia sambil tersenyum.

Selain petinggi-petinggi perusahaan, Plt Gubri mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Riau.

“Para kepala daerah dikumpulkan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Ini dilakukan untuk sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Daerah, Jl Diponegoro, Pekanbaru, itu juga dihadiri unsur pimpinan daerah (Forkopimda) Riau, Kepala BLH, Kepala BPBD, Kadis Kehutanan, Kadis Perkebunan, Kadis Kesehatan, dan Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru.

Dari Iritasi sampai Pneumonia

Kabut asap cukup pekat masih menyelimuti sebagian besar wilayah Riau, Kamis (17/9/2015) pagi, padahal sudah tidak ada titik panas (hotspot) yang terdeteksi satelit di Bumi Lancang Kuning.

Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Riau. Beberapa dampak kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit, iritasi mata, atau pneumonia, kini dialami warga Riau.

Pada pukul 07.00 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru merilis data jarak pandang di Rengat dan Dumai hanya 100 meter.

Sedangkan di Pelalawan terpantau 200 meter dan Pekanbaru 1.000 meter. Sore harinya pukul 16.00 WIB jarak pandang terpantau terus membaik. Di Pelalawan berkisar 300 meter, Dumai 500 meter dan Pekanbaru 1.200 meter.

Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sugarin mengatakan, kabut asap cukup pekat di Riau masih merupakan kiriman dari provinsi tetangga seperti Jambi dan Sumatera Selatan.

Kamis sore pukul 16.00 WIB, terpantau terdapat 38 titik panas yang menyebar di tiga provinsi di Sumatera. "Sumsel terpantau sebanyak 31 titik panas, Lampung lima titik panas dan Bangka Belitung dua titik panas," lanjut Sugarin.

Pekatnya kabut asap menyebabkan sejumlah siswa SMAN 2 Dumai terpaksa dibawa ke instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Dumai karena sesak nafas.

Itu mereka rasakan saat belajar di kelas. Dari informasi yang dihimpun KABARRIAU.COM, pihak sekolah langsung menghubungi orangtua para siswa.

Apalagi dua siswa harus dibantu alat pernafasan. Satu di antaranya adalah Vania Ayunda Devara.

"Saya langsung panik begitu dengar anak saya sesak nafas. Mungkin karena kabut asap makin tebal," ujar Dewi Herawati, ibu Vania.

Ia menceritakan, sebelum berangkat sekolah, Devi sempat bertanya tentang kondisi putrinya. Ia menganjurkan agar Vania tidak masuk sekolah karena asap masih tebal. Namun Vania tetap ingin sekolah dengan alasan ada materi penting yang bakal dipelajari.

Setelah menadapat penanganan di rumah sakit, siswa kelas X SMAN 2 Dumai itu diperbolehkan pulang. “Untuk sementara ia akan beristirahat di rumah,” ujar Devi.

Dinas Kesehatan Dumai mengimbau agar para siswa untuk mengurangi aktifitas di luar ruang kelas.

“Bila memang terpaksa berkegiatan di luar kelas atau ruangan, sebaiknya kenakan masker,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Dumai, Paisal.

Ia menambahkan, pihaknya merekomendasikan sekolah-sekolah meliburkan siswanya, terutama TK dan SD.

Sementara itu, hingga kemarin warga Riau yang menderita gangguan kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mencapai 31.780 orang. Paling banyak penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yakni 26.051 orang. (*)

Liputan  : Pung L mandiri/AO.Nababan/Ariston Sitorus.

Kategori : Lingkungan/Kesehatan/Hukum