# OPERASI TANGKAP TANGAN
-
KPK: Kepala Daerah Terindikasi Korupsi Tetap Diproses
Okeline, Jakarta - Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah -
Kades - Sekdes Kena OTT Diberhentikan Sementara
Okeline, Rohul - Kepala Desa (Kades) Rantau Binuang Sakti (RBS) Faisal Amin (32) dan -
Oknum Kades di Rohul Kena OTT
Okeline, Rohul - Oknum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Kepenuhan berinisial F, tertangkap -
KPK Serius Tangani Suap
Jakarta, Okeline - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Tri -
Pejabat DPRD Mojokerto Ditangkap KPK
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
Pejabat BPN Rohul Ditangkap
Rohul - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Junaidi Rahim AP (47) Kepala Seksi Hubungan Hukum -
Jaksa Agung akan Pecat Jaksa Bengkulu
Jakarta - Hal itu termasuk berlaku bagi oknum jaksa di Bengkulu berinisial PP yang baru saja -
Polisi Dalami Keterlibatan Kadis PU Soal OTT
Pekanbaru - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polda Riau melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap 4 -
Syeh Syarif Terkejut Dirinya Dihebohkan OTT Propam Polda Riau
Syeh Syarif: "Terus terang saya jadi bingung dengan informasinya, kapan OTTnya, gak ada saya -
Polda Kepri Tetapkan Dua Tersangka OTT di Disdukcapil Batam
Brigjen Pol Sam Budigusdian: "Hasil penyelidikan menetapkan dua orang tersangka. Satu orang -
Masinton Pasaribu Kaget Koleganya Terjaring OTT
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu: "Wah dari semalam aku tidak menyalakan HP, tidak -
OTT KPK Tangkap Pejabat PN Kepahiang Bengkulu
Dalam gelaran OTT tersebut, petugas menangkap seorang pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri -
DPRD Riau Kritik Kantornya Lebih Kotor dari Pasar
Noviwaldy Jusman: "Soal kebersihan gedung DPRD Riau ini, sudah sering saya ingatkan bahkan -
KPK Akan Memperketat Informasi Operasi Tangkap Tangan
Lembaga antirasuah akan merahasiakan informasi operasi tangkap tangan (OTT) untuk tersangka kasus -
KPK Tangkap Pegawai MA, Ini Bukti Makelar Kasus Masih Marak
Kasus dugaan suap yang melibatkan pegawai MA itu akan semakin mempersulit upaya perbaikan citra
1