# REVISI
-
Isu Revisi UU 22 Tahun 2009 Merebak
Okeline, Rokan Hulu - Penjelasan dekan fakultas Hukum UPP terkait Isu revisi Undang Undang -
Perbup Nomor 13/2009 Diminta Direvisi
Rohul - Diperkirakan, 2.300 buruh dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) di -
Setelah Reses, Pembahasan Revisi UU Pilkada Dilanjutkan
Pembahasan Revisi UU Pilkada masih terus berlangsung dan pembahasan sudah mulai mengerucut. Kini -
Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Konsultasi Mendagri kepada Presiden
Ada 3 hal yang akan dikonsultasikan Mendagri kepada Presiden, yakni soal syarat dukungan calon -
Ini 10 Poin Krusial Patut Dibahas Direvisi UU Pilkada
Koalisi Pilkada Berintegritas menilai pelaksanaan revisi UU Pilkada dilakukan tidak -
Revisi Zonasi TNBT Tahun 2015 Dilaksanakan
Kegiatan pengelolaan kawasan sesuai dengan aturan yang dimandatkan dalam peraturan Pemerintah nomer -
Terkait Revisi UU KPK:
Bubarkan Saja KPK Jika Dilemahkan Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi -
Baleg Bentuk Panja untuk Revisi UU MD3
DPD mungkin diajak membahas revisi UU MD3. Okeline, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) membentuk -
DPD Minta Dilibatkan dalam Revisi UU MD3
Konflik KMP dan KIH jangan malah merendahkan parlemen. Okeline, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah -
3 Sebab Mendagri Revisi UU Pemda
berita_oke Politik - Mendagri mengemukakan tiga alasan merevisi UU Pemerintahan Daerah. Selain itu, -
Tak Pengaruhi Pembahasan SOTK
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diyakini tidak berpengaruh terhadap Pembahasan -
Revisi PP 41/2007, Pembahasan Ranperda SOTK Ditunda
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Satuan Organisasi Tata Kerja yang diusulkan -
Ikut Pilgubri, Mambang Mit Tunggu Revisi UU 32/2004
HR Mambang Mit siap maju ke Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau di tahun 2013 mendatang. Namun -
Pemkab Meranti Keluarkan Rekom Revisi SK Menhut 327
Perwakilan masyarakat Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti akhirnya bisa -
Mendagri Perintahkan Syamsurizal Revisi Mutasi
Kendati melanggar PP 49 tahun 2008 perubahan PP 6 tahun 2005, Kemendagri perintahkan Penjabat
1