Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar: "Semua yang berkaitan dengan uang, rekening, dan tabungan akan kami selidiki".

KABARRIAU.COM, Jakarta - Tim penyidik Mabes Polri mencari tahu aliran dana setoran pungutan liar perizinan kapal sehubungan dengan operasi tangkap tangan Selasa lalu, 10 Oktober 2016. "Semua yang berkaitan dengan uang, rekening, dan tabungan akan kami selidiki," kata Juru Bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri Kamis 12 Oktober 2016.

Polri akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga perbankan untuk menelusurinya. "Akan disiapkan redaksiistrasi dan koordinasi dengan perbankan dan PPATK."

Pada Selasa lalu, tim gabungan dari Markas Besar Polri dan Polda Metro Jaya menangkap enam orang dalam kasus suap pungutan liar dalam permohonan surat ukur permanen kapal di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah ahli ukur Direktorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub Endang Sudarmono, Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub Meizy, dan pegawai negeri golongan 2D Abdu Rasyid.

Hingga kini, kata Boy, penyidikan masih berlangsung. Proses akan memerlukan waktu karena mengikuti prosedur redaksiistrasi dan berkas acara. Tidak menutup kemungkinan ada dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini.

Sepuluh orang sudah dimintai keterangan. Mereka adalah petugas lapangan, perwakilan perusahaan, biro jasa, dan juga masyarakat.

Juru Bicara Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan baru tujuh orang yang menjadi saksi. "Tiga dari saksi itu sudah jadi tersangka," katanya. Empat saksi lainnya adalah pegawai negeri sipil dan satu lagi dari pihak swasta.

Barang bukti yang penting ditelusuri, kata Awi, adalah enam bukti buku tabungan dengan nilai total Rp1 miliar. "Kami menduga buku tabungan ini adalah tempat penampungan dana setoran." Polisi sedang transaksinya.(*)

Liputan  : Piter.
Editor    : Robinsar Siburian.
Kategori: Kurupsi.