Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau Lukman Abbas mengaku mendapat tekanan mengurusi revisi peraturan terkait dana anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON). Lukman mengatakan tekanan berasal dari Gubernur Riau Rusli Zainal.

Lukman mengatakan itu sebagai saksi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, Kamis (2/8/12), dengan terdakwa Eka Dharma Putra. Lukman juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PON Riau.

Ia pun mengatakan Gubernur mengetahui dana Rp 1,8 miliar sebagai uang lelah para anggota DPRD Riau yang merevisi Perda tentang pembangunan sarana dan prasarana PON di provinsi tersebut.

Uang itu, akunya, merupakan ide dari pertemuan informal di rumah Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Handoso Yakin. Nominal itu disepakati M Dunir, Syarif Hidayat, Adrian Ali, dan pihak kontraktor. Selanjutnya, uang itu akan dibagi-bagikan ke seluruh anggota dewan.

Sebelumnya, kata Lukman, Gubernur Riau meminta dirinya menghentikan proses pengurusan revisi Perda karena nilai uang yang diminta terlalu besar. Namun, Gubernur Riau kembali memintanya melobi anggota dewan karena pembangunan arena menembak PON memerlukan banyak dana.

Lukman pun menyebutkan sejumlah nama di DPR RI uang mengetahui pembahasan awal anggaran PON 2012, yaitu Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Setya Novanto dan anggota Komisi X DPR asal Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir.**rrn