Polda Sultra Paparkan Kinerjanya
Kapolda Sultra, Brigjen Pol Ngadino, kemarin memaparkan rilis kinerja jajaran Polda Sultra tahun 2012, di Mapolda Sultra, Jalan Martandu, Kendari. terungkap sebanyak 11 anggota polisi di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dikenai sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat selama tahun 2012.
"Anggota Polri yang telah dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) selama tahun 2012 yakni sebanyak 11 anggota Polri. Kami di kepolisian tidak ingin memberlakukan peraturan tidak adil, sehingga harus diberikan hukuman yang pantas," katanya.
Menurutnya, pemecatan terhadap 11 anggota Polri tersebut karena beberapa alasan, yakni tindak asusila dan tidak masuk kerja, sehingga pihaknya memberhentikan oknum polisi tersebut.
"jumlah polisi yang dipecat pada tahun 2012 menurun dibanding tahun 2011 lalu. Pada tahun 2011, anggota Polri yang dipecat sebanyak 19 orang," Jelasnya.
Tahun 2012 jumlah anggota Polri kami yang dipecat mengalami penurunan, itu juga karena sanksi tegas yang kami berikan, sebagai contoh kepada anggota Polri lain, agar tidak sembarangan dalam berperilaku. tindakan tegas diambil sebagai bentuk penegakan aturan terhadap anggota Polri yang melanggar.(KR)
"Anggota Polri yang telah dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) selama tahun 2012 yakni sebanyak 11 anggota Polri. Kami di kepolisian tidak ingin memberlakukan peraturan tidak adil, sehingga harus diberikan hukuman yang pantas," katanya.
Menurutnya, pemecatan terhadap 11 anggota Polri tersebut karena beberapa alasan, yakni tindak asusila dan tidak masuk kerja, sehingga pihaknya memberhentikan oknum polisi tersebut.
"jumlah polisi yang dipecat pada tahun 2012 menurun dibanding tahun 2011 lalu. Pada tahun 2011, anggota Polri yang dipecat sebanyak 19 orang," Jelasnya.
Tahun 2012 jumlah anggota Polri kami yang dipecat mengalami penurunan, itu juga karena sanksi tegas yang kami berikan, sebagai contoh kepada anggota Polri lain, agar tidak sembarangan dalam berperilaku. tindakan tegas diambil sebagai bentuk penegakan aturan terhadap anggota Polri yang melanggar.(KR)