H R Muhammad Syafi'i: "Kenapa Densus harus diawasi, contohnya persoalan salah tangkap yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Inikan merupakan bentuk kelalaian".  

KABARRIAU.COM, MEDAN - Komisi III DPR-RI meminta pemerintah untuk mengawasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Selain itu, pemerintah juga diminta mengaudit keuangan dan aliran dana yang masuk ke Densus 88.

"Beberapa kasus menyangkut terorisme ditangani dengan tidak sesuai SOP. Sehingga perlu rasanya, Densus ini diawasi," kata anggota Komisi III DPR RI, H R Muhammad Syafi'i atau yang lebih akrab disapa Romo, Senin (26/12/2016) sore.

Romo mengatakan, sudah saatnya PPATK turun tangan mengaudit keuangan Densus 88. Apakah dana yang selama ini ada benar-benar digunakan dengan baik atau tidak.

"Kenapa Densus harus diawasi, contohnya persoalan salah tangkap yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Inikan merupakan bentuk kelalaian," kata Romo.

Apalagi, belakangan ini Densus 88 kerap menembak mati terduga teroris tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang dikhawatirkan, kata Romo, orang yang ditembak mati itu belum tentu benar bersalah ataupun terlibat kasus terorisme.

"Selama ini polisi tunggal yang selalu membuat narasinya. Bahwa orang yang ditembak adalah jaringan ini, jaringan itu tanpa benar-benar mengungkap latar belakang yang ditembak itu," ungkap Romo.(*)

Liputan  : Pian.
Editor    : Robinsar Siburian.
Kategori: Bisnis.