Kampar,delikreportase--Pemerataan pembangunan yang disemua sektor menjadi concern pemerintah. Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo selalu berpesan agar orientasi pembangunan ditancapkan secara nasional dan merata mulai dari pusat hingga daerah. Guna mencapai misi tersebut pemerintah pusat gelontorkan bantuan melalui Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat, dan dipastiakan tepat sasaran. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Independen Penampung Aspirasi Masyarakat (DPP-LSM-FIPAM) Utema Gea, menyebut, apa yang disampaikan Presiden merupakan pesan penting dan sangat clear kepada semua tingkatan pemerintahan, baik Daerah, maupun Desa. 

"Jangan rampas dan permainkan hak masyarakat, terlebih, hak orang-orang miskin, seperti pembangunan desa, bantan sosial, dan lain-lain" ungkap Gea saat ditemui di Pekanbaru, Senin (08/05/23).  

Menurutnya, dana yang sangat besar itu dialokasikan agar terjadi pemerataan pembangunan, terutama di pedesaan yang selama ini jarang dijamah. 
Apalagi, katanya, kehadiran LSM jangan dianggap sebagai pengganggu atau penghalang, justru, harus menjadi pemacu para pengambil kebijakan untuk merealisasikan pembangunan di tingkatan manapun sehingga hasilnya maksimal. 

"Kita hadir sebagai penyeimbang, bukan pengganggu, saat melakukan investigasi pun banyak resiko yang kita hadapi di lapangan," ungkap Gea.

Ia juga menambahkan, LSM merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, sah secara hukum, lalu, bekerja juga berdasarkan Undang-undang yang ada, tidak berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya. 

"Buang jauh-jauh asumsi negatif tentang gerakan LSM, jangan anggap remeh, sebagai warga negara, kami juga berhak bicara tentang pembangunan," sebut Gea dengan nada kesal.  

Dikatakan Gea, dirinya datang bersama tim untuk bertemu dengan Kepala Desa Buluhcina, Kabupaten Kampar, terkait, adanya informasi dari masyarakat yang kecewa dengan hasil pembangunan di Desa mereka. Bahkan katanya, kuat dugaan terjadi penyelewengan penggunaan Dana Desa dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2022. 

"Atas informasi masyarakat tersebut, bersama tim, kami turun kelapangan untuk crosschek, memang ada dugaan itu," ujarnya.

Gea juga mengaku kesal, berkali-kali datang ke sana tidak pernah ketemu dengan Kepala Desa Buluhcina,  Azriyanto,S.TP. Menurut warga beliau memang agak sulit ditemui, lantaran, Kades tinggal jauh dari kantor desa. 

Padahal, kata warga, dulu beliau berjanji bila dirinya terpilih jadi Kades, bakal tinggal dekat dengan kantor agar urusan administrasi kependudukan dapat ditangani dengan cepat dan efisien.

Sobirin (bukan nama sebenarnya), salah satu warga yang berhasil ditemui, menyebut, memang Kades Azriyanto ini susah untuk ditemui, karena tidak tinggal di seputaran kantor ini,"memang dulu janjinya saat kampanye, bila terpilih dirinya akan tinggal di dekat Kantor desa, namun, sampai saat ini hanya janji doang, apa lagi kalau tujuan kalian untuk mengklarifikasi Dana Desa pasti sangat sulit,"ungkapnya.

"kalau jadi pejabat harus siap melayani masyarakat, siap dikritik, sepanjang kritik itu konstuktif den orientasinya untuk kebaikan bersama," ujar Gea.

Dirinya berharap, siapa pun pejabat di negara ini, harus taat dan patuh pada hukum. Hargailah orang lain, jangan berpikiran negatif, jabatan itu sifatnya sementara, setelah itu, akan kembali menjadi masyarakat biasa.

Ia pun berharap, pemerintah kabupaten dan Aparat Penegak Hukum melakukan pengawasan melekat terhadap penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan oleh oknum Kades. 

"Kalau memang pekerjaan yang diusulkan itu sesui dengan fakta di lapangan, kenapa harus mengelak, seperti orang ketakutan, tunjukkan dong dimana kegiatan (pekerjaan)  itu," sergah Gea mengakhiri perbincangan.**