Pekanbaru - Sebanyak 2.200 proposal fiktif yang diajukan masyarakat dan juga organisasi ditolak oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Jumlah tersebut karena dinilai tidak memenuhi syarat dan aturan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pendoman bantuan sosial dan hibah.

Hal ini Pemko Pekanbaru sudah komit untuk tidak menyalurkan berbagai bantuan sosial dan juga hibah sampai selesainya Pemilu nanti.

"Ini untuk menghindari adanya bantuan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Karena memang diantara sekian banyak proposal itu, kita ada menemukan proposal yang diperkirakan digunakan untuk kepentingan politik," tegas Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, Jumat (28/3).

Tambah Firdaus, jika penolakan itu disebabkan karena penyampaian proposal yang tidak tepat waktu serta tidak memenuhi syarat sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pendoman bantuan sosial dan hibah.

"Kita sudah berupaya untuk selektif sesuai dengan skala prioritas. Yang pasti Bansos yang diakomodir itu hanya yang mempunyai nilai manfaat buat masyarakat. Kita berupaya sangat berhati-hati dalam penyaluran Bansos dan hibah supaya tidak tersandung masalah hukum," tutup Walikota. [dn-hr]