Pekanbaru - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau mengundang Forum Komunikasi Kepala Daerah (Forkompinda) untuk menggelar rapat koordinasi, Kamis (3/4) di kantor Bawaslu Riau terkait ancaman warga 5 desa yang berkonflik antara kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu Riau.

Pertemuan yang sedang berlangsung membahas lima desa yang menjadi rebutan antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Dimana, polemik permasalahan tersebut sepertinya semakin rumit untuk diselesaikan. Apalagi, menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada 9 April mendatang.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, lima desa tersebut tetap dimasukkan ke Kabupaten Kampar. Hal itu mengacu pada regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Keputusan Mendagri.

Namun, kenyataannya masyarakat lima desa menolak untuk pindah ke Kabupaten Kampar. Pasalnya, hampir 95 persen warga disana memiliki identitas yang dikeluarkan Pemkab Rohul. Bahkan, lebih tegas warga disana mengancam untuk Golput.

"Kami menginginkan, bagaimana solusi terbaik untuk lima desa. Supaya, tidak terjadi gejolak dan golput disana," ujar Edy Syarifuddin, Ketua Panswaslu Riau. [ndn-gr]