Kabar Korupsi - Dari proses penyelidikan terkait kasus penjualan aset negara berupa sebidang tanah seluas 1,8 hektare di Jalan Rajawali Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, oleh PT. Askes Regional II Riau, penyidik Kejari Pekanbaru menemukan indikasi ada keterlibatan oknum pegawai BPN Pekanbaru.

Indikasi keterlibatan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru, pada penerbitan sertifikat tanah milik negara yang telah beralih ke pegawai PT Askes. Lahan ini akhirnya dikapling-kapling jadi ukuran 5 x 20 meter dan disewakan kepada orang lain dijadikan tempat berdagang.

"Sementara ini dugaan awal kita ada keterlibatan oknum pegawai BPN Pekanbaru. Keterlibatannya dalam menerbitkan sertifikat hak milik dari hak pakai atas tanah tersebut," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, Sumarsono SH MH melalui Kasi Pidana Khusus, Eka Safitra SH MH, Senin (28/4).

Dijelaskan Eka, ada indikasi tersebut disaat pihaknya telah memeriksa Kepala BPN Pekanbaru dan salah seorang staf.

"Itu dari hasil keterangan yang kita peroleh dari Kepala BPN. Namun saat ini, oknum tersebut sudah pensiun. Tapi tetap akan kami panggil untuk dimintai keterangan," jelas Eka Safitra.

Hal ini tentunya, semakin memperjelas siapa yang bertanggungjawab dalam kasus penjualan aset negara di PT Askes Riau yang kini bernama BPJS Kesehatan Regional II Riau.

Penyelidikan berawal dari adanya laporan LSM yang diterima Kejari Pekanbaru. Dan dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa sebidang tanah seluas 1,8 hektare di tahun 2001 di Jalan Rajawali Sukajadi Pekanbaru itu dijual tanpa proses lelang melalui Kantor Lelang Negara. Bahkan tanah tersebut dijual ke pegawai BPJS Riau juga yang dipecah menjadi 15 kapling. Dan tanah tersebut dijual seharga Rp75 juta.

Bahkan, kaplingan tanah tersebut paling banyak dibeli oleh mantan Kacab PT Askes Riau kala itu berinisial DM sebanyak tiga kapling. Selebihnya dibeli pegawai PT Askes Riau lainnya.(MT)